Menuntut ganti rugi jika terjadi penangkapan

...

Dalam perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa dapat menuntut ganti rugi, tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan  instansi yang berwenang (praperadilan/pengadilan negeri). Ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan untuk untuk mengajukan permohonan ganti rugi, yaitu:

1. Penangkapan yang tidak sah

• Tidak adanya surat tugas dan surat perintah penangkapan yang resmi dan sah.
• Tidak adanya dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidana yang sedang disidik dan dugaan yang keras tersebut tidak dilengkapi dengan bukti permulaan yang cukup.
• Penangkapan paling lama hanya 1 hari.
• Penangkapan terhadap pelanggaran, baru dapat dilakukan setelah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut.
• Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarganya. 

2. Penahanan yang tidak sah:

• Penahanan harus didasarkan adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
• Penahanan dilakukan dengan surat perintah (oleh penyidik/penuntut umum atau penetapan (oleh pengadilan).
• Penahanan hanya dapat dilakukan kepada tindak pidana dengan ancaman hukumannya pidanan penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
• Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang dirinci dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.
• Penahanan tidak melebihi masa penahanan sesuai dalam pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 KUHAP.
• Penahanan tidak melampaui hukuman yang dijatuhkan.

3. Tindakan lain tanpa alasan undang-undang. Semisal adanya kerugian yang  ditimbulkan  akibat memasuki rumah.

4. Dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang:

• Surat dakwaan batal demi hukum.
• Dakwaan jaksa tidak dapat diterima.
• Apa yang didakwakan tanpa didukung alat bukti yang sah.
• Apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran.
• Apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan.
• Adanya kekeliruan mengenai orangnya.

5. Penghentian penyidikan atau penuntutan.